Inovasi Infrastruktur Bakamla untuk Mendukung Pengawasan Laut
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia terus berinovasi dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengawasan laut di wilayah perairan Indonesia. Inovasi infrastruktur yang dilakukan oleh Bakamla menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan laut dan melindungi kedaulatan negara.
Salah satu inovasi infrastruktur yang dilakukan oleh Bakamla adalah penggunaan teknologi canggih dalam operasional pengawasan laut. Menurut Kepala Bakamla Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja petugas dalam menjalankan tugas pengawasan laut. “Dengan adanya inovasi infrastruktur yang kami terapkan, diharapkan pengawasan laut dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat,” ujar Aan Kurnia.
Selain itu, Bakamla juga terus melakukan pembangunan dan perawatan pos pengawasan laut di berbagai titik strategis di perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan laut dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah perairan Indonesia. Menurut Direktur Operasional Bakamla Laksamana Pertama TNI Wisnu Pramandita, “Inovasi infrastruktur seperti pembangunan pos pengawasan laut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya deterrence Bakamla terhadap potensi ancaman di laut.”
Selain itu, Bakamla juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur pengawasan laut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kerjasama antara Bakamla dengan instansi terkait seperti TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia. “Inovasi infrastruktur yang dilakukan oleh Bakamla merupakan langkah positif dalam memperkuat kerjasama antar lembaga dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.
Dengan terus melakukan inovasi infrastruktur, Bakamla siap untuk mendukung pengawasan laut di wilayah perairan Indonesia. Inovasi ini menjadi bukti komitmen Bakamla dalam menjaga keamanan laut dan melindungi kedaulatan negara.