Peran Penting Pemerintah dalam Menanggulangi Kejahatan Maritim di Manokwari

Peran penting pemerintah dalam menanggulangi kejahatan maritim di Manokwari tidak bisa dianggap remeh. Dengan posisi strategisnya sebagai kota pelabuhan utama di Papua Barat, Manokwari rentan terhadap berbagai jenis kejahatan maritim seperti penyelundupan barang ilegal, pencurian ikan, dan perdagangan manusia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Wilayah Papua Barat, Letkol Bakamla (P) Hendra Lahama, kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Manokwari. “Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap masalah kejahatan maritim ini agar bisa diatasi dengan baik,” ujarnya.

Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli di perairan sekitar Manokwari. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah patroli yang dilakukan oleh TNI AL dan Bakamla di wilayah tersebut telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menanggulangi kejahatan maritim di Manokwari. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS), Dr. Harkristuti Harkrisnowo, diperlukan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, TNI AL, Bakamla, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. “Kerjasama yang baik antara semua pihak sangat penting agar upaya penanggulangan kejahatan maritim dapat berjalan dengan efektif,” tuturnya.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga tidak boleh diabaikan dalam upaya menanggulangi kejahatan maritim di Manokwari. Bupati Manokwari, Johny Kamuru, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga keamanan di perairan Manokwari. “Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kami,” ujarnya.

Dengan komitmen dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI AL, Bakamla, dan masyarakat, diharapkan kejahatan maritim di Manokwari dapat diminimalisir dan keamanan di perairan dapat terjaga dengan baik. Peran penting pemerintah dalam hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tanpa dukungan dan koordinasi yang baik, upaya menanggulangi kejahatan maritim akan sulit terwujud.